Luthfi Yazid Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Skandal Penyadapan: Jangan Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

Dr. TM Luthfi Yazid, S.H., LL.M., saat memberikan keterangan kepada awak media terkait dugaan skandal penyadapan ilegal di Jakarta, Rabu (4/11/2026). (Sumber: Aat SS/Red)

JAKARTA – Akademisi sekaligus praktisi hukum, Dr. TM Luthfi Yazid, S.H., LL.M., menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman terhadap dugaan skandal penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menilai, peristiwa tersebut merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak boleh dibiarkan dalam kehidupan bernegara.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/11/2026), Luthfi menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan hukum biasa. Menurutnya, apabila terbukti, tindakan tersebut termasuk kejahatan yang sangat serius atau extraordinary serious crime.

Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) itu turut menyoroti perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah perwira tinggi Polri yang kini dikabarkan telah berstatus tersangka.

Menurut Luthfi, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana individu, tetapi juga menyangkut integritas lembaga penegak hukum, perlindungan hak privasi warga negara, keamanan privasi kepala negara, hingga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip negara hukum (rule of law).

Ia menilai, dugaan peristiwa tersebut menghadirkan persoalan serius dalam tata kelola kelembagaan dan demokrasi, terutama ketika kewenangan suatu institusi negara diduga digunakan untuk melakukan penyadapan terhadap unsur negara lainnya.

"Menurut informasi yang kita terima, bukan hanya Kepala Negara yang disadap, namun juga Ketua Umum atau petinggi partai politik, anggota Komisi III, kalangan pengusaha, dan sebagainya. Jangan salahkan masyarakat jika timbul banyak pertanyaan: apa tujuan penyadapan itu? Mengapa Kepala Negara disadap? Bukankah para petinggi Polri tersebut dipercaya serta diberi jabatan oleh Presiden?" ujar Luthfi.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya motif lain di balik dugaan penyadapan tersebut, termasuk kemungkinan spionase maupun perang psikologis (psychological warfare).

"Apakah ini bentuk spionase? Atau psywar? Atau adakah hubungan kausalitas dengan berbagai peristiwa nasional terakhir, terutama terkait putusan lembaga yudikatif? Kemungkinan pertanyaan-pertanyaan publik seperti ini ada dan tak bisa disalahkan," katanya.

Luthfi menilai, dugaan penyadapan yang melibatkan unsur dalam institusi negara terhadap unsur negara lainnya merupakan persoalan yang sangat ganjil. Ia bahkan membandingkan persoalan tersebut dengan kemungkinan kejadian serupa di sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan Arab Saudi.

Ia turut mengingatkan adanya sejumlah kasus penyadapan terhadap pemimpin negara di dunia yang dapat dijadikan pembelajaran, di antaranya dugaan penyadapan terhadap Presiden Brasil Dilma Rousseff, Presiden Prancis Jacques Chirac dan Nicolas Sarkozy, serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez.

Dorong Penegakan Hukum dan Evaluasi Pengawasan

Menanggapi persoalan tersebut, Luthfi menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses penanganannya.

Pertama, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Menurutnya, setiap orang, termasuk pejabat maupun mantan pejabat negara, harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Kedua, pelaksanaan penyadapan wajib didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan yang sah. Teknologi penyadapan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, termasuk sebagai sarana intimidasi, tekanan, penyanderaan, ataupun pengawasan di luar ketentuan hukum.

Ketiga, proses pengusutan harus berlangsung secara independen dan transparan. Seluruh fakta perlu diungkap secara profesional, termasuk siapa pihak yang memberikan perintah (intellectueel dader), pihak yang melaksanakan, hingga pihak yang menerima hasil penyadapan.

Keempat, asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Namun, apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, pihak yang bertanggung jawab harus memperoleh sanksi yang setimpal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Luthfi mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia. Hal tersebut dinilai penting agar kewenangan penyadapan tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa sikap yang disampaikannya bukan untuk membela ataupun menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap kebenaran, keadilan, supremasi hukum, serta perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, khususnya kepala negara.

"Negara hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan serta intimidasi, melainkan di atas kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya," tegasnya.

Lebih lanjut, Luthfi menilai momentum ini perlu dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dan terukur. Ia juga mendorong dukungan penuh terhadap langkah Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., serta penataan kembali jajaran pembantu Presiden di berbagai lini pemerintahan.

Menurutnya, pembenahan tersebut perlu mengedepankan figur-figur yang memiliki integritas kebangsaan, moral, dan intelektual.

Luthfi berharap langkah pembenahan secara fundamental tidak hanya memberikan dampak bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga menjadi warisan positif bagi generasi mendatang sekaligus bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi.

Ia meyakini, langkah yang optimal, terukur, dan dilandasi ketulusan akan menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto diharapkan dapat meninggalkan warisan kepemimpinan (legacy) yang positif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Aat SS/Red)