DKP Parigi Moutong Gelar Rapat Kerja dan Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Perkuat Sinergi Penyuluh dan Petugas Lapangan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong  Dr. Mohamad Nasir, S.Pi.,M.Si  saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, di Hotel Anutapura Parigi, 09/11/2026

Suratsulteng.my.id, Parigi - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat kerja bersama petugas lapangan dan penyuluh perikanan se-Kabupaten Parigi Moutong, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut membahas penguatan koordinasi antar petugas, pendataan potensi sumber daya perikanan, sosialisasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, serta evaluasi persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara penyuluh perikanan pusat dan petugas teknis lapangan guna mendukung pelaksanaan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, meskipun kedua unsur tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, koordinasi dan sinergi perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan optimal.

"Perlu adanya pola koordinasi antara petugas lapangan, dalam hal ini penyuluh perikanan pusat dengan petugas teknis lapangan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan. Keduanya sama-sama bertugas di lapangan sehingga perlu menyelaraskan sinergi dalam pelaksanaan tugas," ujarnya.

Lebih lanjut, penyuluh perikanan disebut memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah, terutama dalam mendukung program pemerintah serta memastikan data teknis yang dibutuhkan telah melalui proses validasi.

Selain penguatan koordinasi, rapat kerja tersebut juga menyoroti pentingnya sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan itu, Kepala DKP menyebutkan jumlah nelayan di Kabupaten Parigi Moutong mencapai sekitar 15.000 orang dengan jumlah perahu kurang lebih 3.000 unit.

Profesi nelayan dinilai memiliki tingkat risiko pekerjaan yang tinggi, terutama ketika menghadapi badai dan gelombang laut saat melaut. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan keselamatan kerja sebagai salah satu perhatian penting pemerintah.

BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja serta jaminan bagi keluarga peserta. Karena itu, para penyuluh dan petugas lapangan diharapkan aktif memberikan edukasi kepada kelompok nelayan mengenai pentingnya kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam agenda berikutnya, Kepala DKP turut menyoroti evaluasi pendataan nelayan, khususnya berkaitan dengan persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.

Menurutnya, salah satu dasar administrasi dalam proses tersebut adalah identitas dan profesi masyarakat sebagai nelayan, termasuk kepemilikan Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

"Penerbitan kartu KUSUKA tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada klasifikasi dan kriteria yang jelas. Jangan hanya karena seseorang sesekali memancing atau bisa menggunakan perahu, kemudian langsung dikategorikan sebagai nelayan," tegasnya.

Para petugas lapangan juga diingatkan agar tetap berpegang pada kriteria dan persyaratan yang berlaku serta tidak mudah terpengaruh oleh intervensi pihak tertentu dalam proses penerbitan dokumen administrasi.

Menanggapi sorotan mengenai dugaan barcode BBM subsidi fiktif atau tidak sesuai peruntukan, pihak DKP menyatakan terbuka terhadap kritik, masukan, dan laporan dari berbagai pihak, termasuk media maupun masyarakat.

Keterbukaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki kinerja petugas serta memastikan proses pendataan dan verifikasi administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Keakuratan informasi dan ketelitian dalam proses verifikasi menjadi faktor penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran.

Melalui rapat kerja tersebut, DKP Kabupaten Parigi Moutong berharap koordinasi antara penyuluh perikanan dan petugas teknis lapangan semakin kuat, sekaligus meningkatkan kualitas pendataan dan pelayanan kepada masyarakat nelayan.

Liputan by : Mhmd Elan.