Cegah Pelanggaran Keimigrasian, Imigrasi Palu Libatkan Masyarakat Melalui Desa Binaan

Suratsulteng.my.id, Palu - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu terus memperkuat sistem pengawasan keimigrasian dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui Program Desa Binaan Imigrasi Tahun 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi yang dilaksanakan di Kota Palu, Kamis (8/10).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu dalam membangun pengawasan keimigrasian yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Sosialisasi dihadiri perwakilan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Oktovianus Malisan, S.H., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Subseksi Intelijen, para tamu undangan, serta peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya, Oktovianus Malisan menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat di tingkat akar rumput diperlukan untuk mendeteksi sekaligus mencegah potensi pelanggaran sejak dini.

Ia menjelaskan, Program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya diarahkan sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan keimigrasian serta mampu berperan aktif dalam memberikan informasi apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran.

“Program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan pilar penting dalam memperkuat fungsi pengawasan melalui peran aktif masyarakat di tingkat lokal,” ujar Oktovianus dalam sesi pembukaan acara.

Rangkaian kegiatan berlangsung dengan khidmat. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Wanu.

Setelah rangkaian pembukaan selesai, kegiatan diteruskan dengan pemaparan materi mengenai pengawasan keimigrasian serta diskusi interaktif bersama para peserta. Sesi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk memperoleh pemahaman sekaligus berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan keimigrasian di lingkungan masyarakat.

Melalui Program Desa Binaan Imigrasi Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu berharap kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dapat semakin meningkat. Penguatan peran masyarakat tersebut diharapkan mampu membantu mencegah berbagai potensi pelanggaran keimigrasian sejak dari tingkat desa.

Salah satu perhatian utama dalam program ini adalah pencegahan penyalahgunaan izin tinggal serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga negara asing.

Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan instansi berwenang, pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga berbagai potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditindaklanjuti sedini mungkin, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.