“Jangan Hanya Pekerja,” DPRD Desak Polisi Bongkar Aktor Tambang Ilegal Ongka Malino

Suratsulteng.my.id,Parigi Moutong - Sorotan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, semakin menguat. Sejumlah kalangan menilai penindakan terhadap tambang ilegal tidak boleh berhenti pada penertiban di lapangan, tetapi harus berani menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas tersebut.

Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi Partai Hanura, Fery Budiatomo, menyampaikan apresiasi atas langkah aparat penegak hukum yang selama ini telah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Namun ia menegaskan, penanganan persoalan ini harus dilakukan lebih serius dengan menelusuri aktor utama di balik kegiatan tersebut.

“Saya meminta dengan tegas kepada Polda Sulawesi Tengah dan Polres Parigi Moutong untuk menindak secara serius para aktor di balik aktivitas tambang ilegal di Parigi Moutong, khususnya di Kecamatan Ongka Malino, tepatnya di Desa Karya Mandiri. Penindakan jangan hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga harus menyentuh pihak yang diduga mengoordinir hingga para pemodal di balik kegiatan tersebut,” tegas Fery.

Menurutnya, keterbukaan aparat penegak hukum sangat penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana langkah penanganan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin yang selama ini menjadi perhatian publik.

“Saya juga meminta pihak kepolisian bersikap lebih terbuka kepada publik terkait langkah penindakan aktivitas pertambangan ilegal ini. Penanganannya tidak boleh terbatas di Ongka Malino saja, tetapi harus menyeluruh terhadap seluruh aktivitas PETI yang ada di Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.

Fery juga menyoroti keberadaan satuan tugas (satgas) penanganan tambang ilegal yang telah dibentuk pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan satgas tersebut harus mampu menunjukkan hasil nyata di lapangan.

“Saya berharap satgas yang dibentuk pemerintah benar-benar menunjukkan kinerja yang nyata. Satgas ini bekerja menggunakan anggaran negara, sehingga masyarakat berhak melihat hasil yang jelas. Jangan sampai keberadaannya hanya terkesan formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi penertiban tambang ilegal,” katanya.

Kritik juga datang dari tokoh pemuda Ongka Malino, Buyung, yang menilai praktik tambang ilegal di wilayah tersebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa masyarakat ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar menyentuh seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya penambang di lapangan.

“Kalau memang ada dugaan pengaturan kegiatan hingga pembagian hasil dari aktivitas tambang ilegal, maka aparat harus berani menelusuri dan mengungkapnya secara terang. Jangan sampai yang ditindak hanya pekerja di bawah, sementara pihak yang berada di belakang kegiatan ini tidak tersentuh,” ujarnya.

Menurutnya, ketegasan aparat penegak hukum sangat penting agar tidak muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa aktivitas tambang ilegal seolah berjalan tanpa hambatan.

“Kalau persoalan ini terus berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas, masyarakat tentu akan bertanya-tanya. Jangan sampai muncul kesan bahwa tambang ilegal ini seolah kebal hukum,” katanya.